Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah cepat dengan melakukan negosiasi ulang bersama para operator SPBU swasta, setelah muncul penolakan terhadap rencana pembelian bahan bakar minyak (BBM) impor dari Pertamina. Penolakan ini berpotensi menimbulkan kekosongan pasokan di sejumlah stasiun pengisian milik swasta apabila tidak segera ada titik temu.
Kondisi bermula ketika Pertamina, melalui PT Pertamina Patra Niaga, menawarkan pasokan base fuel impor kepada sejumlah perusahaan SPBU swasta seperti BP-AKR dan VIVO. Namun, BBM yang ditawarkan tersebut diketahui mengandung etanol sebesar 3,5 persen. Pihak swasta menilai komposisi itu tidak sesuai dengan standar teknis yang selama ini mereka gunakan. Meski regulasi Indonesia sebenarnya membolehkan pencampuran etanol hingga 20 persen, operator SPBU tetap menyatakan keberatan karena belum terbiasa menggunakan bahan bakar dengan kandungan tersebut.
Salah satu alasan yang disampaikan adalah potensi masalah teknis di lapangan, mulai dari sistem distribusi hingga performa mesin kendaraan konsumen. Pihak swasta juga menilai perlu ada penyesuaian standar mutu dan pengujian lebih lanjut sebelum BBM impor tersebut bisa didistribusikan secara luas. Akibatnya, pasokan kargo impor sekitar 100 ribu barel yang telah tiba di Indonesia belum bisa diserap oleh SPBU swasta.
Kementerian ESDM langsung merespons dengan memanggil para operator SPBU untuk melakukan pertemuan. Dalam pernyataannya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan pasokan BBM terhenti karena ketidaksepakatan teknis. Ia mengingatkan jika negosiasi tidak segera selesai, maka stok BBM di SPBU swasta bisa habis dalam waktu dekat.
“Kalau tidak ada kesepakatan, ya stok di SPBU swasta bisa kosong. Jadi lebih baik kita duduk bersama, cari jalan tengah. Pemerintah ingin memastikan pasokan tetap ada, apalagi menjelang akhir tahun di mana konsumsi energi meningkat,” ujarnya.
Penolakan ini menimbulkan sorotan karena SPBU swasta memiliki pangsa pasar yang cukup besar, terutama di kota-kota besar dan jalur strategis. Jika pasokan benar-benar kosong, konsumen dikhawatirkan akan beralih sepenuhnya ke SPBU Pertamina, yang berpotensi menimbulkan antrean panjang serta disparitas harga di beberapa daerah.
Pertamina sendiri menegaskan bahwa produk impor tersebut sudah sesuai dengan standar internasional, bahkan lebih ramah lingkungan karena mengandung etanol. Kehadiran etanol disebut mampu menurunkan emisi karbon, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Namun, pihak swasta tetap meminta adanya klarifikasi lebih lanjut terkait standar mutu dan dampak teknis. Mereka mengusulkan agar pemerintah dan Pertamina memberikan jaminan kualitas, termasuk hasil uji laboratorium yang independen.
Di tengah tarik ulur tersebut, Kementerian ESDM mencoba menjadi penengah. Pemerintah berharap negosiasi ulang yang dilakukan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak, sehingga distribusi BBM tetap lancar. Apalagi kebutuhan energi nasional terus meningkat, sementara pemerintah juga tengah mendorong diversifikasi energi menuju bahan bakar yang lebih bersih.
Sejumlah pengamat menilai kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam sektor energi. Pasokan BBM, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat, tidak boleh terganggu oleh persoalan teknis. Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong kesiapan industri nasional dalam menerima bahan bakar dengan standar baru, mengingat tren global mengarah pada campuran biofuel dan energi ramah lingkungan.
Negosiasi ulang dijadwalkan berlangsung intensif dalam beberapa hari ke depan. Jika tercapai kesepakatan, pasokan BBM impor Pertamina bisa segera masuk ke jaringan SPBU swasta. Namun jika kebuntuan berlanjut, dikhawatirkan sejumlah SPBU non-Pertamina akan mengalami kekosongan stok hingga akhir tahun.